Apakah Anda sedang mencari informasi mengenai gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung? Jika iya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung menjadi institusi yang menarik bagi para pencari kerja. Di sini, Anda akan mengetahui persyaratan, besaran, dan perhitungan gaji PNS Mahkamah Agung.
Persyaratan untuk Menjadi PNS Mahkamah Agung
Sebelum membahas mengenai besaran dan perhitungan gaji PNS Mahkamah Agung, ada baiknya kita mengetahui persyaratan untuk menjadi PNS di lembaga ini. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
- Warga negara Indonesia
- Usia maksimal 35 tahun
- Lulusan Sarjana Hukum
- IPK minimal 2,75
- Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana
- Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS
Jika Anda memenuhi persyaratan tersebut, maka Anda dapat mengajukan diri sebagai PNS Mahkamah Agung.
Besaran Gaji PNS Mahkamah Agung
Berapa besaran gaji PNS Mahkamah Agung? Gaji pokok PNS Mahkamah Agung tergantung pada golongan atau pangkat yang dipegang. Berikut adalah besaran gaji PNS Mahkamah Agung berdasarkan golongan atau pangkat:
Golongan/Pangkat | Gaji Pokok (Rp) |
---|---|
I/a | 4.276.000 |
I/b | 4.607.000 |
I/c | 4.996.000 |
I/d | 5.479.000 |
II/a | 5.058.000 |
II/b | 5.466.000 |
II/c | 5.957.000 |
II/d | 6.541.000 |
III/a | 6.188.000 |
III/b | 6.759.000 |
III/c | 7.418.000 |
III/d | 8.172.000 |
IV/a | 7.774.000 |
IV/b | 8.503.000 |
IV/c | 9.317.000 |
IV/d | 10.234.000 |
IV/e | 11.270.000 |
Gaji pokok tersebut belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya yang menjadi hak PNS Mahkamah Agung.
Perhitungan Gaji PNS Mahkamah Agung
Bagaimana perhitungan gaji PNS Mahkamah Agung? Gaji PNS Mahkamah Agung dihitung berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya yang menjadi hak PNS Mahkamah Agung.
Perhitungan gaji PNS Mahkamah Agung dapat dihitung menggunakan rumus berikut:
Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Kinerja + Tunjangan Lain-lain = Gaji Kotor PNS Mahkamah Agung
Setelah mengetahui gaji kotor PNS Mahkamah Agung, maka perlu dilakukan pengurangan untuk memperoleh gaji bersih. Pengurangan tersebut meliputi biaya jabatan, iuran pensiun, dan lain-lain. Setelah dilakukan pengurangan, maka akan diperoleh gaji bersih PNS Mahkamah Agung.
Kesimpulan
Demikianlah informasi mengenai gaji PNS Mahkamah Agung, persyaratan, besaran, dan perhitungannya. Sebagai calon PNS Mahkamah Agung, Anda perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan mempersiapkan diri dengan baik. Dengan begitu, Anda dapat bekerja dengan baik di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan menerima gaji yang sesuai dengan golongan atau pangkat yang dipegang.